Mayjen TNI Rudy Saladin Tegaskan Sinergitas Kawal Pengamanan Pemilukada Serentak di Jatim

Surabaya, - Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A, menegaskan jika pihaknya bakal mengawal berlangsungnya Pemilukada serentak 2024 yang berlangsung di Jatim pada tanggal 27 November mendatang.

 

Baca juga: Pesan Kasad Kepada Pejabat Baru Agar Ada Terobosan dan Gebrakan Konstruktif

Hal itu, ditegaskan oleh pucuk pimpinan Kodam V/Brawijaya tersebut pada pelaksanaan pemberangkatan pasukan pengamanan Pemilukada yang terdiri dari unsur TNI-Polri di Mapolda Jatim. Sabtu (23/11/2024) pagi.

 

Baca juga: Ngopi Bareng Danrem 083/BDJ, Pererat Hubungan Silaturahmi  Bersama Komponen Masyarakat

“Saya ingin, (sinergitas) ini bukan hanya slogan semata. Betul-betul kita wujudkan di wilayah Jawa Timur. TNI-Polri betul-betul sinergis, ” kata Pangdam.

 

Baca juga: Kasad : TNI-AD Alirkan Air Untuk Negeri

Mayjen TNI Rudy menegaskan, selama pelaksanaan pengamanan berlangsung, aparat TNI-Polri diharuskan saling bahu-membahu dalam mengawal proses maupun tahapan pemungutan, hingga perhitungan suara Pemilukada serentak.

 

Baca juga: Vaksinasi Door To Door, Babinsa dan Babinkamtibmas Berikan Rasa Aman Kepada Warga

Selain sinergitas, pada kesempatan tersebut Pangdam juga menegaskan soal netralitas selama pelaksanaan Pemilukada mendatang. Netralitas, ujar Mayjen TNI Rudy Saladin, harus betul-betul dijunjung tinggi.

 

Baca juga: Membangun Insan Pers. Penerangan TNI AD yang Kreatif, Adaptif dan profesional

“Kami tidak bosan-bosan mengingatkan. Harus betul-betul kita junjung tinggi. Pedomani aturan, ketentuan, protap dan SOP yang berlaku. Pedomani instruksi-intruksi pimpinan, baik di tingkat pusat maupun daerah dan di lapangan. Saya ingin garis Komando betul-betul berjalan dengan baik, dan laporkan setiap perkembangan situasi, ” tegasnya.

 

Sekedar informasi, pada pelaksanaan pengamanan Pemilukada serentak mendatang, pihak Kodam Brawijaya juga melakukan penambahan pasukan pengamanan yang nantinya akan disebar di beberapa titik wilayah yang dinilai berpotensi rawan terjadinya konflik. (*)